Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui upaya optimalisasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan pemanfaatan e-Walidata SIPD sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta dukungan terhadap agenda nasional Asta Cita.
Optimalisasi DSSD menjadi elemen strategis dalam memastikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah berbasis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang terkelola dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan, tetapi juga menjadi bukti capaian kinerja pembangunan daerah serta instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui e-Walidata SIPD, seluruh perangkat daerah didorong untuk berperan aktif sebagai produsen data sektoral sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Data yang diinput selanjutnya diverifikasi oleh walidata dan pembina data agar memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi nasional. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan keterisian, konsistensi, dan keterpaduan DSSD di Kabupaten Berau.
Penguatan pengelolaan DSSD juga sejalan dengan berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta ketentuan teknis pemanfaatan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan dukungan kebijakan tersebut, data sektoral daerah menjadi landasan utama pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, hingga Renstra Perangkat Daerah.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan pemanfaatan DSSD melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, optimalisasi peran walidata, serta pemanfaatan data secara luas dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong perencanaan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MAAY)
